SERANG-Gubernur Banten Rano Karno menyampaikan Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, di Ruang Paripurna DPRD Banten, Senin (9/11). Gubernur menyampaikan Rancangan APBD 2016 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 7,857 triliun.
“Apabila dibandingkan dengan perubahan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2015, maka secara akumulaitf pendapatan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2016 meningkat sebesar Rp. 214.077 milyar atau naik 2,80 persen,” ujarnya.
Rano menyampaikan, pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daearah (PAD) yang ditarget sebesar Rp 5,307 trilun. PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp 5,50 miliar, retribusi daerah sebesar Rp 52,628 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 42,425 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai Rp 161,334 miliar.
“Sementara untuk sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sebesar Rp 1,161 triliun, dana tersebut berasal dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 520,823 miliar, dana alokasi umum Rp 640,981 milyar, sementara dana alokasi khusus masih menunggu informasi resmi dari kementrian keuangan setelah RUU tentang APBN 2016 disetujui,” katanya
Gubernur menambahkan, sampai dengan disusunnya Raperda ini, RAPBD 2016 telah menempuh proses panjang yang sangat dinamis, yang dimulai dari penyusunan rancangan terkokratis RKPD tahun 2016 dengan diikuti proses perencanaan partisipatif secara situmulan, hingga tahapan penyusunan rancangan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2016 yang telah disepakati bersama.
“Karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja, maka dalam kebijakan umum APBD tahun 2016 telah disepakati prioritas belanja daerah yang strategis dan nilai urgensinya paling tinggi serta memberikan manfaat yang paling besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten,” katanya
Tinggalkan Balasan