Tangerang, Oaseindonesianews.com – Dengan 4,5 milar dari anggaran 2018 untuk Kecamatan Pagedangan, Yang di dapat dari APBD Kabupaten Tangerang, APBD Provinsi, APBN, iklan reklame, pajak restibusi dan lain-lain. Akan segera direalisasikan untuk membangun insfrastruktur dan pembangunan wilayah.
Hal itu, di sampaikan Camat Pagedangan H. Ahmad Kasori S.Km., M.M., dihadapan Muspika Kecamatan Pagedaangan, anggota DPRD Kabupaten Tangerang dapil VI, Korwas Pendidikan, MUI, UPZ, LPM, Puskesmas Kecamatan Pagedangan, perwakilan Bapeda, Dinas LH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang dan tamu undangan lainnya. Pada Musrembang Tingkat Kecamatan Pagedangan 2018, bertempat di Rumah Makan Rasene Jl. Boulevard Gading Golf Serpong, Tangerang, Banten. Selasa, (13/2/18).
Lebih lanjut, Ia menginginkan kategori pembangunan yang harus di prioritaskan dalam perecanaan pembangunan tersebut, dapat berdampak dan bisa dirasakan masyarakat sekitar. Seperti halnya pembuatan sarana dan prasarana Gedung Serba Guna (GSG) yang harus dimiliki khususnya oleh warga masyarakat Kecamatan Pagedangan.
“Kaitan dengan adanya musrembang ini, kami berharap anggaran yang ada haruslah disalurkan sesuai dengan kebutuhan, agar dampaknya juga bisa dirasakan masyarakat sekitar. Contoh pembangunan GSG untuk masyarakat kecamatan pagedangan ini, karna seperti diketahuai warga masyarakat kecamatan pagedangan belum memiliki GSG dan itu bisa saja di prioritaskan.” ungkap Ahmad Kasori.
Sementara itu, H. Supriyadi dari Fraksi PDIP Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Pagedangan, Cisauk, Kelapa Dua, Legok, mengatakan. Dukungan para anggota DPRD Kabupaten yang mewakili daerah pemilihan, untuk mendorong pembangunan khususnya di Kecamatan Pagedangan dan mendengarkan pokok-pokok pikiran masyarakat terkait pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Kami dewan perwakilan daerah akan terus mendorong terealisasinya pembangunan baik fisik dan non fisik, khusus untuk warga kecamatan pagedangan, dan kami pun akan mengawal aspirasi masyarakat ini. Sampai ke pemerintah daerah terkait permasalahan yang ada.” singkatnya. (Kosasih)
Tinggalkan Balasan