JAKARTA, OASE INews.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Kestabilan Harga Bahan Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Jumat (1/4/2022). Rakor, yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, itu dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daerah beserta jajaran perangkat daerah seluruh provinsi di Indonesia.
Dalam Rakor tersebut, Suhajar merinci harga 12 bahan pangan pokok menjelang bulan Ramadan, tepatnya per 30-31 Maret 2022. Diketahui sejumlah harga bahan pangan ada yang naik dan ada yang turun. Harga masing-masing bahan pokok itu juga berbeda-beda tiap provinsi. Untuk beras, misalnya, harga tertinggi terdapat di Kalimantan Tengah sebesar Rp14.100, dan harga terendah di Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 9.350.
Begitu pun dengan sebelas bahan pokok lainnya, yaitu telur, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, gula pasir lokal, dan minyak goreng curah. Di antaranya ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga.
“Stabilisasi kesediaan dan harga pangan, jadi 12 bahan pokok itu harus tersedia kecukupannya dan harganya juga terkendali. Jadi kalau pertama kali nggak ada, bahaya sekali, giliran ada harganya tinggi pula juga bahaya sekali,” kata Suhajar.
Suhajar menyampaikan, selama bulan Ramadhan para Sekda diminta untuk melakukan update harga dan melaporkannya pada gubernur serta pejabat terkait. Bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan ataupun penurunan harga yang ekstrem, Suhajar mengimbau peran dan kerja keras Sekda untuk melakukan intervensi kestabilan dan ketahanan pangan.
Suhajar pun menekankan ihwal tindak lanjut pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan berbagai strategi yang menyangkut persoalan pangan. Pertama, Sekda sebagai Ketua Satgas Ketahanan Pangan Daerah agar mengoptimalkan pengawalan terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan pokok dan barang penting lainnya. Kedua, meningkatkan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka memantau dan mengendalikan inflasi bahan pangan, termasuk minyak goreng. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi bahan pangan pokok dan barang penting lainnya.
Keempat, melaporkan hasil pemantauan ketersediaan dan tingkat harga masing-masing bahan pangan pokok dan barang penting lainnya kepada Kemendagri cq. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) setiap hari. Kelima, mengoordinasikan kabupaten/kota dalam pelaporan hasil pemantauan di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah provinsi untuk selanjutnya dilaporkan berjenjang kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda. Keenam, pelaporan dimaksud agar disampaikan setiap hari maksimal pukul 13.00 WIB.
“Sekda sebagai ketua Satgas Pangan melakukan pengawalan dan ketersediaan (pangan), meningkatkan koordinasi yang sudah saya bacakan tadi, sampai ke Satgas (Pangan) Polri,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
(Red|Amv)
Tinggalkan Balasan