Oleh. : M. Rizal Fadillah
Oase I news.com, Bandung-Peristiwa yang menyebabkan Mayjen TNI Dudung Abdurachman mendapat sorotan. Pertama, mengerahkan pasukan untuk mencopot baliho HRS di Petamburan yang artinya mengambil alih tugas Satpol PP. Kedua, tampil bersama Kapolda Metro Jaya mempertunjukkan alat bukti enam anggota laskar FPI yang dibunuh secara brutal oleh aparat. Ternyata bukti-bukti yang ditampilkan Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung itu diragukan akurasinya.
Pihak Kepolisian telah menyatakan yang menembak adalah tiga orang anggota Kepolisian, anehnya mengapa Pangdam Jaya Mayjen Dudung harus tampil bersama ? Lucunya penampilan itu dalam rangka membalikkan fakta yang ada yakni yang membunuh adalah aparat tetapi yang disudutkan bersalah, bahkan dinyatakan status Tersangka, adalah korban yaitu keenam anggota Laskar FPI.
Kini Mayjen Dudung Abdurachman diangkat menjadi Pangkostrad. Entah apa pertimbangannya, yang jelas penurunan baliho HRS bukanlah suatu prestasi. Atau mungkin itu dianggap prestasi yang dianggap sekelas dengan memenangkan pertempuran yang maha dahsyat ?
Dari telaahan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, maka yang terlibat secara kolektif atas terjadinya pembunuhan enam laskar FPI sejak pengintaian, pembuntutan, hingga terjadinya penembakan, ternyata bukan semata aparat Kepolisian tetapi juga instansi lain. Karenanya menjadi pertanyaan adakah Mayjen Dudung juga ikut terlibat ?
Setelah diangkat menjadi Pangkostrad, Mayjen Dudung Abdurachman diharapkan oleh seorang pengamat militer Susaningtyas Kertapati yang dipanggil Nuning agar lebih tegas menangani radikalisme dan intoleransi. Sungguh mengada-ada dan mengecilkan institusi jika Kostrad berfungsi seperti ini. Ataukah akan ikut-ikutan untuk menurunkan baliho-baliho kaum “radikalis” dan “intoleran” ?
Perlu diingatkan bahwa Fungsi Utama Kostrad adalah menyelenggarakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP seperti operasi gabungan, matra darat, operasi bantuan pertahanan udara, penyekatan bersama, intelijen, dan “raid”.
Sedangkan OMSP ada yang bersifat tempur seperti melawan separatisme, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, wilayah perbatasan, operasi pengamanan obyek vital, serta pasukan perdamaian dunia.
OMSP yang bersifat non tempur antara lain membantu penanggulangan bencana alam dan “search and rescue”.
Jadi sesungguhnya diluar fungsi jika Kostrad mengikuti trend atau alur politik mengembangkan isu radikalisme dan intoleransi. Apalagi hanya untuk menyasar dan memerangi aktivis Islam apakah itu da’i atau ulama. Salah kaprah sekali.
Pangkostrad baru Mayjen TNI Dudung Abdurachman lebih baik dapat tegas dalam menangani bahaya komunisme dan kerawanan atas kemungkinan penyusupan Tentara China melalui program Tenaga Kerja Asing. Bukan “radikal radikul” untuk memojokkan ummat Islam. Sebenarnya Komunis itu adalah gerakan super radikal yang menjalankan strateginya mulai dari penyusupan, adu domba, kudeta, hingga perang bersenjata.
Banyak yang mengerutkan kening dengan “meroketnya” Mayjen Dudung dari Pangdam menjadi Pangkostrad lalu akan kesana kesini lagi sebagaimana diprediksi beberapa pengamat. Dudung meroket akibat prestasi dalam berperang atau bertempur gigih menurunkan baliho. Luar biasa.
Bravo Komandan ! Dudung oh Dudung.
( SP)
Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Tinggalkan Balasan