Kab. Tangerang, OASEiNews – Sapri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Pusat mengkaji ulang wacana penghapusan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang rencananya akan diterapkan tahun ini.
Sapri mengatakan wacana penghapusan itu bakal berpotensi mengurangi setoran pajak yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Tangerang.
“APBD kita tahun 2024 sekitar 8 triliun lebih. Nah, kalo dari pajaknya mencapai hampir 3 triliun. Tentu kalau BPHTB dihapus akan mengurangi pendapatan kas daerah,” kata Sapri, saat ditemui usai kegiatan reses Ke-2 di Kosambi, Jumat (7/2/2025) malam.
Sapri yang juga warga asli Kabupaten Tangerang tidak menyetujui jika BPHTB dihapus oleh Pemerintah Pusat. Karena menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang dapat kehilangan kas daerah.
“BPHTB itu bagian dari proses jual beli, kalau jual beli rumah itu kan ada pajaknya. Pertanyaannya yang sekarang sedang membangun di Kabupaten Tangerang itu masyarakat kampung apa pengusaha? Jadi kalau BPHTB itu dihapus, yang diuntungkan pastinya pengusaha,” ujarnya.
Lanjut Sapri, jika proses jual beli perumahan dengan harga puluhan miliar, kemudian BPHTB nya dihapus. Maka, Kabupaten Tangerang akan kehilangan kas daerah. Namun, dirinya juga belum begitu memahami terkait mekanismenya seperti apa.
“Jadi BPHTB itu, merupakan bagian dari PAD. Saya berharap BPHTB itu tidak di hapus atau dihilangkan. Karena jika dihilangkan Kabupaten Tangerang akan kehilangan kas daerah hingga 1 triliun lebih,” pungkasnya. (red/van)
