Kab. Tangerang, OASEiNews – Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten Robby Liu menyoal pelayanan Rumah Sakit (RS) Mitra Husada di wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pasalnya, tidak semua biaya pengobatan pasien kurang mampu yang berobat di rumah sakit tersebut dapat di cover oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.
Robby mengungkapkan, pelayanan BPJS di RS Mitra Husada sangat kurang baik bagi pasien pengguna BPJS kesehatan. Peristiwa itu terjadi saat istri nya melakukan pemeriksaan atau berobat ke rumah sakit Mitra Husada pada pagi tanggal 14 Oktober 2026.
“Setelah masuk ruang IGD tentunya langsung dilayani dan dilakukan pemeriksaan tensi darah dan lain-lain. Bahkan, dokter jaga melakukan pemeriksaan dan menyarankan pasien rawat jalan dan musti cek lab dahulu,” kata Robby Liu, Senin (16/11/2026).
“Kaget saja ketika berada diruang administrasi atau kasir harus membayar ini itu, padahal sejak awal pasien menggunakan BPJS kesehatan. Namun tiba-tiba berubah menjadi berobat umum. Ada apa ini dengan RS Mitra Husada,” ujarnya.
Tentunya, kejanggalan itu menjadi tanda tanya besar, sehingga Robby mengkonfirmasi kepada kesalah satu bagian pelayanan di RS Mitra Husada tersebut.
Dalam konfirmasinya, hal itu dibenarkan bahwa pasien yang rawat jalan akan di cek lab dengan biaya Rp.220.000 kemudian jika ada obat beda lagi harganya dan semua wajib di bayar tunai.
Senada di utarakan warga Teluknaga, Lia (35) yang saat itu berobat ke RS Mitra Husada, dia mengatakan pemeriksaan cek lab dan juga harus membayar Rp.220.000, karna keterbatasan uang akhirnya Lia hanya bayar cek lab dan tak dapat beli obat.
“Pelayanan RS Mitra Husada jelas-jelas membebani masyarakat tidak mampu, sebaiknya warga jangan ada lagi yang sakit, karna sistem pembayaran cek lab dan obat tidak dapat mengunakan BPJS Kesehatan. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga mengingatkan bahwa kewajiban pelayanan rumah sakit mutlak harus diberikan kepada pasien, terlebih bagi para pengguna BPJS kesehatan.
“Saya menduga RS Mitra Husada ini membuat aturanya sendiri dan mengabaikan HAM, rasa keadilan dan kemanusiaan. Apa bila aturan tersebut masih di terapkan, saya pastikan akan kerahkan masa untuk gelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan warga terhadap RS Mitra Husada,” pungkasnya. (red/van)
