Oase I news.com, Jakarta- Juru bicara Gerakan Anti Radikalisme Institute Teknologi Bandung (GAR ITB) Shinta Madesari menyatakan bahwa pihak GAR ITB tidak pernah merasa melaporkan mantan Ketua umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin kepada pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan menyebut kata beliau adalah seorang radikalisme.
Hal tersebut disampaikan oleh Shinta Madesari juru bicara GAR ITB dalam dialog acara News sebuah stasiun tv swasta pada Minggu (14/02/2021) petang yang juga menghadirkan Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto yang tampil menggunakan baju seragam PDL Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah sebagai simbol dan sinyal KOKAM “Siap Perang” guna membela martabat dan kehormatan mantan Ketua umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin dari Fitnahan keji yang disampaikan oleh GAR ITB kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada bulan Oktober 2020 lalu.
Terkait reaksi sangat keras yang dilakukan oleh seluruh komponen dan kader Muhammadiyah dari berbagai lapisan dan kalangan, Shinta Madesari juru bicara Gerakan Anti Radikalisme Isntitute Teknologi Bandung (GAR ITB) mengaku dan menyatakan bahwa pihak GAR ITB merasa tidak pernah melaporkan Din Syamsuddin mantan Ketua umum PP Muhammadiyah tersebut dengan tuduhan radikalisme.
“Kami melaporkan Pak Din Syamsuddin hanya atas adanya pelanggaran disiplin ASN saja. Surat GAR tanggal 28 Oktober 2020, kita berikan ke KASN, kemudian ada jawaban bulan November 2020 bahwa surat tersebut diteruskan ke Satgas SKB 11 menteri, terus kami sempat menanyakan kabarnya, terakhir 3 Februari 2021 KASN menjawab bahwa surat dari GAR ITB itu akan koordinasi oleh KASN dengan Menteri Agama karena Pak Din kan ASN nya UIN, PPK nya UIN melalui Menteri Agama, makanya mungkin dia koordinasinya dengan Menteri Agama dan Satgas anti radikalisme SKB 11 menteri tersebut,” kata Shinta.
Shinta menegaskan GAR tidak pernah melaporkan Din Syamsuddin atas dugaan radikal. Dia menyebut laporannya hanya terkait pelanggaran ASN.
“Kita nggak ngomong radikal kepada Pak Din, yang jelas dari laporan kami Pak Din hanya nabrak aturan ASN. Kata radikal itu muncul dari Kominfo setelah keluarnya surat laporan GAR kepada KASN dan KASN meneruskannya kepada 11 menteri terkait,” jelas Shinta, berkelit.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sunanto Ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Pemuda Muhammadiyah yang juga Ketua umum KOKAM Muhammadiyah kembali menyatakan kegeramannya terhadap langkah GAR ITB yang telah menuduh dan melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin kepada KASN dengan tuduhan radikalisme.
“Pemuda Muhammadiyah akan menyiapkan langkah hukum jika Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni ITB tidak mencabut laporannya soal tuduhan radikal kepada Ayahanda kami Prof Dr Din Syamsuddin. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum kalau tidak ada etika baik dari GAR yang mengatakan bahwa Pak Din itu radikal yang kami dapat informasi dari media,” tegas Sunanto.
“Pemuda Muhammadiyah akan memberi ultimatum kepada GAR untuk melakukan permohonan maaf dan mencabut laporan laporan tersebut. Setelah itu, kalau tidak ada etika baik, ya kami akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” tandasnya.
“Issue yang muncul saat ini di media sudah sangat keterlaluan menurut PP Pemuda Muhammadiyah. Komunikasi akan segera kami lakukan dan tunggu langkah baiknya dari GAR, karena ini sudah menyebar di media, maka langkah-langkah yang kami lakukan bagaimana agar GAR juga dapat menanggapi masalah ini melalui pernyataannya di media,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Prof Dr Din Syamsuddin dilaporkan oleh GAR ITB ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Menjawab issue ini, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan bahwa pemerintah tidak akan memproses laporan tersebut. Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin itu radikal. Mahfud Md menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.
“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak akan menindaklanjuti, apalagi memproses laporan tersebut,” ujar Mahfud Md lewat akun Twitter-nya, Sabtu, 13 Februari 2021.( Simon )
Tinggalkan Balasan