Foto : Dok. detik.com
Penulis : Mukhlas Syarkun
Semua mafhum pak Jokowi bukanlah seorang aktivis yang lazim melakukan advokasi masyarakat, tetapi beliau berlatarbelakang seorang pedagang, karena itu ketika menjadi pemimpin watak pedagangnya lebih menonjol dan lebih mendominasi daripada watak seorang negarawan.
Hal itu dapat dilihat:
Pertama, Menurut pak Jokowi subsidi membebani anggaran dan pemborosan, karena itu harus dicabut. Pak Jokowi tidak menyadari bahwa pencabutan subsidi dapat membebani kehidupan rakyat jelata dan melumpuhkan daya beli kelas menengah. Menyebabkan rendehnya konsumsi dan berdampak menurunnya pendapatan pajak, di era pak Jokowi tiap tahun pendapatan pajak mengalami penurunan.
Kedua, Dalam pidatonya pak Jokowi menegaskan agar aset dijual untuk dapat dana segar dan kita bangun lagi, kita jual lagi dan kita dapat dana segar lagi, dan kita jual lagi. Demikian pidatonya yang menggebu gebu. Cara berpikir Ini asli cara berpikir pedagang bukan cara berpikir negarawan dan sungguh berbahaya, sebab aset strategi akan dengan mudah berpindah tangan, mestinya pak Jokowi belajar dari kecelakaan penjual aset aset strageis seperti lenyapnya Indosat pada jaman bu Mega dulu.
Ketiga, pak Jokowi membiarkan membanjirnya tenaga asing*, bagi seorang pedagang ini jelas menguntungkan sebab akan diikuti investasi dari negara berkenaan.Namun bagi seorang negarawan ini musibah, sebab sesungguhnya Ini akan mengancam masa depan anak bangsa yang kenyataannya masih tinggi angka pengangguran. Selain itu membanjirnya tenaga Asing menjadi pintu masuknya penjajah gaya baru*.
Keempat, kebijakan pembangunan infrastruktur secara gila gilaan dan dengan cara mencabut subsidi rakyat, adalah mirip mirip kebijakan VOC ketika itu VOC membangun infrastruktur dg kerja rodi, mensengsarakan pribumi. Kata pak Jokowi ingin instruktur seperti Malaysia, padahal Mahathir Mohamad membangun infrastruktur ketika itu pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8 % dan subsidi rakyat melimpah bahkan membeli cumputer juga disubsidi. Mengapa tak mengikuti cara cara Mahathir, tetapi justru lebih mencontoh cara cara VOC !!?
Kelima, di era pak Jokowi utang mengalami peningkatan yang berlebihan, bagi seorang pedagang ini menggiurkan, sebab utang akan ada proyek dan melahirkan fee, celakanya proyek proyek hanya dikuasai BUMN dan menyebabkan 35 ribu kontraktor gulung tikar. Artinya fee proyek yang fantastis hanya berputar disekeliling BUMN saja. Jelas ini bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keenam, semboyan kerja kerja secara berlebihan, ia akan hanya dapat mengaktifkan potensi kemampuan fisik saja, dan dalam bersamaan mematikan kekuatan akal dan menumpulkan potensi sepiritual. Ini cerminan paham materialisme. Sungguh berbahaya karena bangsa ini akan kehilangan wisdem dan humanisme. Semboyan kerja kerja sesungguhnya melihat Manusia hanya sebagai robot belaka. Idealnya mestinya bangsa ini diarahkan untuk selalu Beribadah, Berpikir dan Bekerja. Secara simultan.
Ketujuh, di era pak Jokowi ada fenomena setiap kali kunjungan ke daerah, pak Jokowi melempar lempar bantuan yang kemudian dikenal bantuan langsung lempar BLL. Sungguh cara cara seperti itu bukan mencerminkan seorang negarawan, te tapi lebih mirip tuan tanah pada hamba sahayanya. Ini juga bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Inilah catatan penting dan pertimbangan @2019 GANTI PRESIDEN
Kuala lumpur
25 Juli
(Red/Ksh)
Tinggalkan Balasan