Tangerang, Oase INews.com – Seluruh Pengurus Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) diharapkan kedepan dapat bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi swasta di Provinsi Banten.
Hal itu, dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPERTI, Prof Dr Jurnalis Uddin PAK dalam pelantikan Pengurus APPERTI Banten periode 2018 – 2023 di hotel Narita Cipondoh Kota Tangerang. Sabtu, (1/9/2018).
Ketua APPERTI Provinsi Banten, Patwan Siahaan S.H., M.H., usai dilantik mengatakan terbentuknya APPERTI di Provinsi Banten untuk mengimbangi perubahan cukup dinamis dalam roda pembangunan menuju kemandirian pendidikan lebih maju serta mampu memberikan kontribusi untuk perguruan tinggi di Banten.
Dalam acara itu juga digelar seminar nasional yang menghadirkan pembicara Ketua Umum APTISI Pusat/Ketua Dewan Pembina APPERTI Pusat H. Budi Jatmiko dengan tema “Menggugat Implementasi Hasil Rembug Nasional Pimpinan PTS dengan Presiden dan Menristekdikti (Kampus Esa Unggul 29 November 2017)”.
Sementara itu Ketua Hukum, Perundangan dan Perijinan APPERTI Banten, Dr. Satriadi Dwikarna S.Pd S.H., M.H., kepada Awak Media menjelaskan perlu strategi dan sinergitas yang baik antara pengurus APPERTI Provinsi Banten yang baru saja dilantik sebagai wujud berkontribusi memajukan perguruan tinggi swasta sesuai payung hukum dalam menjalankan organisasi ini.
“APPERTI harus mampu menggerakkan segala potensi untuk berperan serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perguruan tinggi swasta Provinsi Banten,” jelas Satriadi.
Hal ini diakui oleh Dr. Agus Sunarman Sudarsa. M.Si., Pengamat Pendidikan Banten, yang juga Badan Penasehat DPRD Kota Tangerang. Mengatakan bahwa PTS yang ada di Provinsi Banten ini agar bisa berkompetisi secara sehat, dimana diakui bahwa keberadaan PTS yang ada di Banten ada 1.400, dan ini ini kedepan dituntut kemandirian berkiprah dalam dunia pendidikan, karena keterbatasan perhatian perhatian dari pemerintah daerah.
“Bayangkan ada 4.500 PTS yang ada di Indonesia, sementara PTN nya hanya 10 % dari jumlah PTS yang ada, tapi kontribusi bantuan pemerintah 90% masuk kedalam PTN (Perguruan Tinggi Negeri), sisanya yang 10% ke PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Padahal banyak masyarakat kita terserap sekolah di PTS,” jelas Agus.
(Ksh)
Tinggalkan Balasan