Jakarta, Oase INews.com- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melalui video konferensi pada hari Rabu, 23 September 2020. Agenda rakor ini ialah pembahasan pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Masa pandemi Covid-19 ini mobilitas penduduk masih terbatas, termasuk para wisatawan yang masih belum mau berkunjung ke banyak tempat wisata. Untuk menyiasati hal ini maka diperlukan cara baru yang inovatif dan kreatif dalam menarik segmen wisatawan nusantara (Wisnu).
Di tengah menurunnya kunjungan wisatawan, diperlukan inisiasi Kementerian atau Lembaga untuk mendorong “official journey” ke tempat-tempat yang masuk dalam 5 DPSP. Official journey adalah langkah pemerintah dalam menyelamatkan industri pariwisata agar tetap dapat beroperasi.
“Kami, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan “official journey” ke Labuan Bajo, Bali, dan Belitung, selain untuk mendorong kunjungan wisatawan kegiatan ini juga dilakukan untuk memetakan persoalan daerah dan melakukan dialog dengan Pemda terkait percepatan penyelesaian isu-isu yang perlu breakthrough,” ujar Menteri.
Pemerintah juga perlu melakukan terobosan baru dengan mengajak pelaku usaha sektor pariwisata, terutama yang beroperasi di 5 DPSP untuk membahas strategi yang inovatif dan kreatif dari perspektif swasta, termasuk perlunya pembahasan kerangka insentif kepada dunia usaha di 5 DPSP tersebut.
“Selain itu perlu juga mendorong Community-based Tourism di 5 DPSP tersebut, terutama desa-desa wisata di sekitarnya untuk melakukan terobosan percepatan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata,” ungkap Menteri.
Sejauh ini total anggaran yang diusulkan untuk pengembangan 5 DPSP melalui program PEN sekitar Rp 22,4 triliun. Usulan ini mencakup pembiayaan untuk pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan antraksi. Dalam RKP 2021 tertuang alokasi anggaran untuk pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas berdasarkan anggaran dari kementerian/lembaga sebesar Rp 6,1 triliun, anggaran dari alokasi DAK fisik pariwisata sebesar Rp 629,8 miliar dan non fisik pariwisata sebesar Rp 142,2 miliar.
“Usulan PEN tahun 2022 nantinya akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan RKP, Rencana Kerja dan RKA Kementerian/Lembaga tahun 2022, dan bisa dimulai pembahasannya pasca finalisasi APBN 2021,” tutup Menteri. (Fat/Relies)
Tinggalkan Balasan