Oleh : Juju Purwantoro (Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, DPP Partai UMMAT
Oase i news.com, Jakarta- Semenjak tahun 2016 indikasi kasus korupsi yg dilakukan Ahok sudah cukup gencar dilaporkan oleh berbagai elemen dan tokoh masyarakat, antara lain seperti Prof. M. Amien Rais, DR.Marwan Batubara kepada KPK. Diantaranya adalah kasus- kasus tentang Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, reklamasi Teluk Jakarta, dan dana-dana non-budgeter.
Sebagai contoh, tampak ada keanehan dalam kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras. Walau BPK telah melakukan auditnya secara formal, dan telah menyatakan adanya kerugian negara sekira Rp 191 miliar, tapi bukti dokumen dan keterangan tersebut tidak DIGUBRIS oleh KPK. KPK dalam hal ini sama saja telah mengacuhkan atau meremehkan ‘audit dari BPK’ tersebut. Padahal biasanya dalam menangkap para koruptor, lembaga antirasuah tersebut selalu mengacu pada hasil investigasi audit BPK.
“Anehnya, KPK seakan tidak bernyali, karena justeru menyebut dalam hasil penyidikannya “tidak ada kerugian negara”
Perihal laporan Adhi Masardi ke KPK minggu ini, jubir KPK mengatakan masih diperlukan verifikasi lebih dahulu apakah nantinya ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut, KPK juga menyatakan apakah menjadi kewenangannya, untuk melakukan tindakan sesuai yang diatur undang-undang.
Fakta hukum, sekira awal 2016 lalu telah terkuak tentang kasus KORUPSI REKLAMASI Pantai Utara Jakarta. Anggota DPRD dari Partai Gerindra M. Sanusi sebagai tersangka. Dari mulut Sanusi, telah menyebut nama Ahok terlibat kasus penyuapan dan DUGAAN KORUPSI dalam proses perizinan reklamasi, antara pihak pengembang dengan Pemda DKI.
Tindakan-tindakan tersebut diatas yang telah dilakukan Ahok pada masa lampau, DIDUGA KERAS POTENSIAL TERINDIKASI KORUPSI.
Oleh karenanya, kali ini “KPK harus proaktif, bertindak tegas kepada Ahok tanpa pandang bulu, siapapun pejabat yang menjadi backingnya”.
(Sugardian ms)
Tinggalkan Balasan