Oleh karena itu operasi intelejen ini bukan hanya menarget Markas FPI di Kawasan Petamburan Jakarta, tetapi juga Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markaz Syariah di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan ketika Habib Rizieq Shihab melakukan general check up di RS Ummi Bogor, rumah sakit tersebut tidak lepas dari kegiatan operasi intelejen juga. Tiba – tiba Wali Kota Bogor Bima Arya murka kepada RS Ummi hanya karena menerima pasien bernama Habib Rizieq Shihab yang melakukan check up kesehatan di RS tersebut.
Ketika Habib Rizieq mengunjungi cucunya di Perumahan Mutiara Sentul Bogor, Jawa Barat, juga tidak lepas dari rangkaian operasi intelejen. Sejumlah massa bayaran sengaja mendatangi kompleks perumahan tersebut sekaligus meminta agar Habib Rizieq keluar dari kawasan tersebut karena Imam Besar Umat Islam ini dianggap sudah terpapar Covid-19.
Nah Covid-19 inilah yang sekarang dijadikan instrumen untuk memukul ruang gerak Habib Rizieq. Covid19 telah dijadikan alat untuk mencegah rencana safari dakwah Habib Riziek di Tanah Air. Kegiatan dakwah itu sebenarnya disusun berdasarkan permintaan dari para tokoh ulama dan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka sangat rindu dengan tausiah Habib Rizieq. Maklum sudah tiga setengah tahun Umat Islam tidak mendengar langsung Pidato Habib Rizieq yang menggelegar tentang amar ma’ruf nahi munkar.
Rencana safari dakwah tersebut juga sudah disampaikan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH. Shobri Lubis, pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kawasan Petamburan Sabtu Malam 14 November 2020. Namun rupanya rezim penguasa Jokowi merasa gusar dengan pidato Habib Rizieq tentang Revolusi Akhlak.
Sangat boleh jadi Jokowi merasa tersaingi dengan pidato Habib Rizieq soal Revolusi Akhlak karena program Revolusi Mental yang dicanangkan Jokowi sejak Pemilu Presiden tàhun 2014 sampai sekarang tidak menampakan hasil yang signifikan. Bahkan kinerja pemerintahan terus menurun akibat banyaknya pejabat yang korupsi. Sementara utang pemerintah dan BUMN terus membengkak sedangkan keuangan negara mengalami defisit.
Saat ini rezim penguasa masih terus mencari cara untuk bisa menangkap Habib Rizieq Shihab. Sangat boleh jadi mereka merasa ruwet menghadapi strategi yang digunakan Habib Rizieq. Upaya provokasi yang dilakukan aparat keamanan dengan menggunakan institusi TNI sudah dilakukan dengan mengerahkan sejumlah pasukan TNI lengkap dengan kendaraan perangnya ke Kawasan Petamburan. Pemeriksaan kesehatan (tes swab) dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan juga sudah dilaksanakan.
Namun rencana mereka untuk menjadikan Kawasan Petamburan sebagai klaster baru Covid19 ternyata gagal karena berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat disana hasilnya negatif.
Justru episentrum Covid-19 sekarang pindah ke Jawa Tengah.
Narasi dan opini yang sekarang hendak dibangun rezim penguasa adalah menjadikan Habib Rizieq Shihab sebagai sosok penyebar penyakit Covid-19. Namun kenyataannya justru terbalik. Berdasarkan general check up beliau di RS UMMI Bogor, Habib Rizieq Shihab justru dinyatakan sehat walafiat. Alhamdulillah.
Pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat nampaknya hanya berlaku bagi Habib Rizieq Shihab. Sementara kerumunan massa pada kampanye anak mantu Jokowi dalam rangkaian Pilkada di Kota Solo dan Medan, justru diabaikan. Sebaliknya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu 14 November lalu di kawasan Petamburan, malah dipersoalkan dan dicari – cari kesalahannya.
Kalau rezim penguasa Jokowi terus mencari-cari kesalahan agar bisa menahan Imam Besar Umat Islam Habib Rizieq, risiko politiknya sangat besar. Penahanan Habib Rizieq justru bisa memicu aksi massa turun ke jalan untuk melakukan gerakan People Power.
Gerakan People Power ujungnya bisa pada gerakan penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Jika seluruh rakyat sudah turun ke jalan, sangat mungkin Presiden Jokowi akan dipaksa untuk melektakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.
Munculnya gerakan People Power merupakan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan para penguasa. Pasca pemilu di Indonesia 2019 lalu, istilah People Power sebenarnya sudah mulai ramai diperbincangkan. Banyak rakyat Indonesia yang ingin memberontak terhadap berbagai kebijakan penguasa yang menyimpang. Masyarakat meyakini bahwa ada yang tidak beres di balik sistem pemerintahan yang berjalan selama ini. Pemerintah dikendalikan oleh kekuatan oligarki dan para cukong yang memiliki dana tak terbatas.
Di Indonesia, gerakan People Power pernah terjadi ketika masyarakat menggulingkan rezim Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang menuntut reformasi dan perubahan. Salah satu faktor yang memicu rakyat Indonesia meminta perubahan adalah fenomena krisis moneter sejak Juli 1997.
Akibat adanya krismon, amarah rakyat Indonesia tak terbendung lagi. Mereka menuntut perubahan hingga turun ke jalan. Dari sanalah lahir Orde Reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia.
Saat ini kondisi Indonesia tidak jauh berbeda dengan tàhun 1998 bahkan sekarang jauh lebih parah.
Sebagian kalangan ada juga yang menganalisa, rezim penguasa sekarang bisa saja melakukan “bunuh diri politik”. Yakni skenario penggulingan kekuasaan melalui People Power yang sengaja dirancang oleh penguasa sendiri karena ketidakmampuan mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Lalu nanti yang dijadikan sebagai kambing hitamnya adalah Umat Islam. Wallahualam bissawab. ( Simon )
Tinggalkan Balasan