“Ini bagaimana cara mengatur dan menatanya? kalau menurut saya sih kalau mau melarang mudik ya dilarang saja semuanya, kalau dibuka semua akan menyebabkan berbagai konsekuensi,” tandas Gubernur Banten.
“Kalau obyek wisata dibuka di masa pandemi seperti saat ini, kami coba mengatur alur perjalanan wisata warga masyarakat dengan protokol kesehatan hingga sampai ke lokasi wisata. Akan tetapi karena lahan wisata di Provinsi Banten itu sangat luas dan terbuka, kami agak kesulitan untuk mengontrol dan memonitornya, apalagi dengan menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata yang sangat luas tersebut,” tegasnya.
Area pariwisata di Provinsi Banten yang sangat luas dan cukup strategis akan menjadi pilihan wisata bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Dan berdasarkan pengalaman pada liburan tahun 2020, dengan berkumpulnya wisatawan di kawasan wisata di Provinsi Banten, menyebabkan melonjaknya angka kasus Covid-19 secara tajam di Provinsi Banten.
“Pengalaman pada tahun baru 2021 dan pengalaman lebaran tahun lalu, berbaurnya antara orang-orang di lokasi objek wisata domestik antara orang Banten dengan orang-orang dari berbagai tempat seperti Jakarta, agak sulit kami melakukan pengawasan dan juga kontrol nantinya di lokasi wisatanya. Itu kejadian yang sudah pernah kami hadapi, dan ternyata seminggu kemudian, setelah aktivitas di lokasi wisata terjadi kerumunan, angka penderita Covid-19 di Banten menjadi naik secara tajam,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim.
Wahidin Halim mengatakan bahwa, mungkin situasi sulit semacam ini tidak dialami oleh wilayah Provinsi lain. Dan dengan dibukanya kran objek pariwisata tersebut, maka Provinsi Banten akan kesulitan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Berbeda dengan tempat lain, kalau mereka tidak pulang mudik tidak ada aktivitas mobilitas, tidak ada interaksi dan berbagai masalah, buat kita di Banten ini ada masalah sendiri. Maaf Pak Sandi,” tandas Wahidin Halim menyebut Menparekraf Sandiaga Uno yang juga hadir di program tersebut.
( Simon )
Tinggalkan Balasan