Jakarta, OaseiNews – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berkesempatan Audensi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta menyampaikan rekomendasi dari Apdesi, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Pusat, Rabu. (16/02)
Ketua Umum (Ketum) Apdesi H. Surta Wijaya mengatakan, dalam kunjungan audensi nya DPP Apdesi diterima langsung oleh Menteri, Wakil menteri (Wamen) serta Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ATR/BPN.
“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Menteri, Wamen serta Sekjen Kementerian ATR/BPN di kantor nya,” kata Surta Wijaya.
Lanjut Surta, dalam audensi tersebut DPP Apdesi menyampaikan hasil rekomendasi dari Apdesi diantaranya, Sinergitas DPP Apdesi dengan kementerian ATR/BPN. Adanya penambahan anggaran dalam pembuatan PTSL. Adanya perubahan regulasi, kaitan peralihan Hak milik tanah yg sudah bersertifikat. Kepala Desa (Kades) wajib menjadi saksi dalam transaksi administrasi. Adanya redistribusi tanah bagi desa-desa kawasan hutan.
“Tadi kami sampaikan kepada pak menteri dan jajaran nya terkait beberapa rekomendasi dari Apdesi. Alhamdulillah, mereka merespon dengan baik,” ujarnya.
Surta berharap, apa yang Apdesi sampaikan dalam audensi dapat terealisasikan untuk Rakyat Indonesia, khususnya untuk para petani. Mereka tidak hanya sebagai penggarap, tapi harus sebagai pelaku juga bagi tanah-tanah yang di kelola.
“Saya berharap apa yang kami rekomedasikan dapat terlealisasi untuk rakyat, khususnya untuk petani. Jangan hanya menjadi penggarap, tetapi harus menjadi pelaku bagi tanah-tanah yang beliau kelola,” harapnya. (Red/Van)
Tinggalkan Balasan